7 Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Melalui Diplomasi  – Eandy Network

Tak hanya perjuangan secara fisik untuk meraih dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh nasional di Indonesia pada masa tersebut juga melakukan berbagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. 

Terdapat perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk mendapat pengakuan secara internasional sebagai negara yang merdeka. Ada banyak tokoh yang diberi kepercayaan menjadi diplomat untuk mendukung perjuangan diplomasi tersebut. 

Memahami sejarah upaya diplomasi ini tentu penting agar menyadari kemerdekaan yang dirasakan sekarang tidak didapat cuma-cuma. Lalu, apa saja upaya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Berikut informasinya. 

Sekilas Tentang Diplomasi 

Sebelum membahas berbagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Maka tentu sangat penting untuk memahami dulu apa yang dimaksud dengan diplomasi itu sendiri. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diplomasi memiliki beberapa definisi. Salah satunya, diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain. 

Secara sederhana, diplomasi bisa dipahami sebagai upaya suatu negara untuk membangun hubungan baik dengan negara lain. Sehingga menjadi negara yang berdaulat dan diakui. Sebab, kerjasama dua negara tidak bisa dilakukan ketika salah satunya dalam status tidak atau belum merdeka. 

Diplomasi dilaksanakan dengan mengirimkan perwakilan negara, dimana disebut sebagai diplomat. Diplomat ini nantinya akan hadir dalam kegiatan perundingan kerjasama berbagai negara. Kemudian membahas rencana kerjasama internasional sampai mendapat pengakuan sebagai negara merdeka. 

Arti Penting Diplomasi bagi Suatu Negara 

Dalam konteks perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan suatu negara. Diplomasi menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Sebab, sesuai penjelasan sebelumnya, hanya negara merdeka dan berdaulat yang bisa bekerjasama dengan negara lain. 

Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi dilakukan setelah pembacaan teks proklamasi. Yakni oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945. Hal ini dilakukan, karena di masa tersebut, Indonesia masih dikenal sebagai negara di bawah pemerintahan Belanda. 

Diplomasi menjadi strategi dalam mempertahankan kemerdekaan karena beberapa alasan. Lewat diplomasi inilah, negara Indonesia berkesempatan menunjukan sebagai negara yang berdaulat. Kemudian mendapat pengakuan dari negara yang hadir dalam kegiatan diplomasi tersebut. 

Kemudian, diplomasi menjadi perjuangan secara halus mendapat kemerdekaan. Dimana para tokoh nasionalisme dan masyarakat luas tidak perlu berperang dengan penjajah. Melainkan melakukan perundingan damai untuk diakui sebagai negara yang sudah merdeka. 

10 Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Melalui Diplomasi

Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Tentunya tidak hanya mengirimkan diplomat di satu kegiatan perundingan atau dua kegiatan perundingan saja. Aktualnya, ada cukup banyak kegiatan perundingan diikuti perwakilan Indonesia. Apa saja? Berikut beberapa diantaranya: 

1. Perundingan Philip Christison

Upaya diplomasi pertama adalah melalui Perundingan Philip Christison. Sesuai dengan nama perundingan, perundingan ini dilakukan perwakilan Indonesia, yakni SUtan Syahrir dengan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. 

Dimana Letnan Jenderal Sir Philip Christison pada masa tersebut merupakan pimpinan tentara Sekutu (AFNEI–Allied Forces Netherlands East Indies). Perundingan ini sekaligus dihadiri perwakilan Belanda, yakni Hubertus Julius van Mook. 

Dalam catatan sejarah, perundingan ini berlangsung pada 10 Februari 1946 hingga 12 Maret 1946. Tujuan utamanya adalah mendiskusikan dan mencapai kesepakatan bahwa Indonesia sudah merdeka. 

Dalam perundingan ini, perwakilan dari Indonesia akan memaparkan wilayah mana saja yang masuk ke dalam kedaulatan Indonesia. Hanya saja, perundingan ini diketahui tidak mendapat titik temu atau kesepakatan kedua pihak. Sehingga mendorong terjadinya perundingan lain. 

2. Perundingan Hooge – Veluwe

Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi selanjutnya adalah melalui Perundingan Hooge-Veluwe. Perundingan ini dilakukan di Belanda, yakni di kota Hooge-Veluwe pada 14 sampai 25 April 1946, yang kemudian menjadi nama bagi perundingan itu sendiri. 

Dalam perundingan kali ini, perwakilan Indonesia adalah Mr. Suwandi yang datang ke Hooge-Veluwe di Belanda. Kemudian melakukan pertemuan sekaligus perundingan dengan Hubertus Julius van Mook. 

Dalam perundingan kali ini, pihak Indonesia masih memperjuangkan adanya pengakuan de facto sudah menjadi negara merdeka. Sekaligus mendapat pengakuan bahwa wilayah Indonesia juga mencakup Pulau Jawa dan Sumatera. 



Sayangnya, dalam perundingan kali ini, pihak Belanda tidak sepakat untuk mengakui Pulau Sumatera masuk wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini membuat perundingan kembali tidak mendapatkan titik temu. 

3. Perjanjian Linggarjati

Upaya diplomasi berikutnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah melalui Perjanjian Linggarjati. Sesuai dengan namanya, lokasi perundingan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada 15 November 1946. 

Dalam perundingan kali ini, Indonesia mengirimkan perwakilan Sutan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia. Sementara dari pihak Belanda mengirimkan Perdana Menteri Willem Schermerhorn. 

Kehadirannya berperan sebagai pihak penengah. Dimana untuk memastikan kegiatan perundingan berjalan lancar dan didapatkan kesepakatan. Dalam perundingan kali ini, terdapat 3 poin kesepakatan yang dihasilkan. Yaitu: 

• Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan mengakui Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Madura masuk wilayah Indonesia. 
• Republik Indonesia mendapat pengakuan sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat bersama Negara Borneo dan Negara Indonesia Timur.
• Kesepakatan untuk mendirikan Uni Indonesia-Belanda pada 1 Januari 1949. 

Terkait hal ini, PBB pada masa tersebut turun tangan dan meminta agresi militer dihentikan. Kemudian baik Indonesia maupun Belanda melakukan gencatan senjata. Disusul dengan perdamaian lewat perundingan baru. 

4. Perjanjian Renville

Setelah adanya pelanggaran kesepakatan di dalam Perjanjian Linggarjati, PBB lantas membentuk Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia). 

Komite ini dibentuk untuk menjadi penengah konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Komite ini sendiri terdiri dari tiga negara, yakni Australia, Belgia, dan juga Amerika Serikat. 

Dimana Australia mewakili Indonesia, sementara Belgia mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Komite ini lantas menginisiasi terjadinya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. 

Dalam Perjanjian Renville lantas disepakati beberapa hal. Mulai dari pengakuan wilayah Indonesia yang mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Pulau Sumatera. Disusul kesepakatan dihentikannya agresi militer, sehingga ada penarikan anggota militer (tentara) oleh pihak Belanda dan Indonesia. 

Baca Juga:

5. Perjanjian Roem – Royen

Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi disusul dengan Perjanjian Roem – Royen. Perundingan atau perjanjian antara Belanda dengan Indonesia ini terjadi pada 7 Mei 1949. 

Perjanjian kali ini dihadiri oleh delegasi Indonesia, yakni Mohammad Roem. Sementara delegasi dari Belanda adalah Herman van Royen. Perjanjian ini diketahui berlangsung alot, dimana sulit mencapai kesepakatan bersama. 

Hingga kemudian Mohammad Hatta yang dalam status diasingkan ke Bangka diminta untuk ikut hadir. Sekaligus meminta kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada masa tersebut merupakan raja Yogyakarta yang berkuasa. 

Dalam momen ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menegaskan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari negara Indonesia. Pada akhirnya, Perjanjian Roem – Royen mencapai kesepakatan bersama. 

6. Konferensi Meja Bundar (KMB) 

Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi masih berlanjut melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB sendiri diketahui digelar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. 

Tujuan utama dari penyelenggaraan KMB sendiri adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga menjadi negara yang diakui kemerdekaannya oleh negara lain di dunia. 

KMB dihadiri oleh sejumlah pihak, tidak hanya pihak perwakilan dari Indonesia dan juga dari pihak Belanda. Namun juga dari pihak Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO – Majelis Permusyawaratan Federal). 

BFO sendiri diketahui dibentuk oleh Belanda yang memiliki tugas untuk mengelola Republik Indonesia Serikat. BFO dan Indonesia sendiri sudah melakukan kesepakatan bersama. Yakni melalui Konferensi Inter-Indonesia.

Dalam penyelenggaraan KMB, pihak Belanda pada akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat dan bukan lagi di bawah kekuasaannya. Pengakuan ini ditandai dengan penyerahan Piagam Penyerahan Kedaulatan. 

7. Perjanjian New York

Meskipun melalui Konferensi Meja Bundar, Indonesia akhirnya mendapat pengakuan sudah merdeka dari Belanda. Namun, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi ternyata belum selesai. 

Pada masa tersebut, wilayah Papua Barat yang dulunya bernama Irian Barat masih diakui sebagai wilayah kedaulatan Belanda. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pada masa tersebut berjuang secara diplomasi agar Papua Barat masuk ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. 

Pada akhirnya, terjadi perundingan dan menghasilkan perjanjian yang disepakati Indonesia dan Belanda. Yakni Perjanjian New York yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962. 

Perjanjian yang terbentuk dan disepakati Indonesia dan juga Belanda dalam peristiwa ini disebut Perjanjian New York atau New York Agreement. Perundingan ini sendiri diketahui diprakarsai oleh Amerika Serikat dan isi perjanjian yang disepakati antara lain: 

• Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yaitu badan sementara PBB.
• UNTEA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.
• Indonesia harus menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 untuk menentukan apakah rakyat Papua ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak.
• Semua warga Irian Barat dijamin hak-haknya.

Butuh waktu beberapa tahun dan menghadirkan perwakilan Indonesia ke berbagai perundingan. Hingga pada akhirnya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan diikuti pengakuan negara lain di dunia. 

Sepanjang masa perjuangan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, perjuangan secara fisik melalui gerakan militer masih berlanjut di Indonesia sendiri. Ditandai lewat peristiwa Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1948). Dimana menggambarkan konflik antara Belanda dengan Indonesia di dalam negeri. 

Itulah artikel dari Deepublish Store tentang upaya mempertahankan kemerdekaan indonesia melalui diplomasi. Semoga bermanfaat!

Referensi: 

1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi daring). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Sari, H. T. W., Prianbudi, D. A., & Budianto, A. (2024). Memahami Sejarah Bangsa Dalam Politik Diplomasi Indonesia-Belanda. Journal of Global Humanistic Studies – Philosophiamundi, 2(4), 68-79.
3. Azizah, N. (2023). Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Secara Fisik & Diplomasi. Diakses pada 31 Juli 2025
4. Oktriwina, A. S. (2022). Perjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan Kemerdekaan – Materi Sejarah Kelas 11. Diakses pada 31 Juli 2025
5. Fajri, D. L. (2022). Pengertian Diplomasi, Fungsi, dan Contohnya. Diakses pada 31 Juli 2025


Lulusan Sarjana Teknik Sipil serta memiliki ketertarikan di bidang Pendidikan, Bisnis dan Wisata, saya juga memiliki ketertarikan di dunia penulisan SEO, copywriting, content writing, dan content marketing.